Konstruksi Media – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya insinyur di Indonesia yang belum mendapatkan pekerjaan alias nganggur akibat situasi ekonomi global yang tidak menentu.
Menurut JK, meskipun jumlah perusahaan di Indonesia cukup banyak, tidak semuanya membuka lowongan kerja karena kondisi ekonomi dunia yang sedang tertekan.
“Perusahaan saya saja hanya membuka 20 lowongan untuk insinyur dalam proyek-proyek tertentu, tapi yang melamar mencapai 23 ribu orang,” ujarnya dalam pidato di hadapan wisudawan Universitas Hasanuddin (Unhas), Selasa (3/6/2025).
JK menyimpulkan, banyak lulusan teknik yang telah menempuh pendidikan tinggi namun belum memperoleh kesempatan kerja. Hal ini, katanya, merupakan cerminan nyata dari keterbatasan pasar kerja nasional.
Ia juga menyinggung video viral kericuhan pada bursa kerja (job fair) yang diselenggarakan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa (27/5) lalu. Menurutnya, antusiasme pencari kerja menunjukkan kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan lapangan kerja.
Baca juga: ITS Lantik 248 Insinyur Baru Program PSPPI
“Diperkirakan hanya 2.000 orang yang akan hadir, tapi ternyata 25 ribu orang datang. Terjadi kericuhan karena pekerjaan yang tersedia sangat terbatas,” ungkap JK.
Ia menilai situasi ini diperburuk oleh berbagai konflik internasional seperti perang di Eropa, krisis di Palestina, serta perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang memengaruhi stabilitas ekonomi global.
“Ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di Amerika, Eropa, dan Asia. Kita harus siap menghadapi situasi sulit. Kalau kita tidak bisa melalui masa-masa sulit, maka kita juga tidak akan pernah sampai pada masa yang baik,” tegasnya.
Menurut JK, ketidakpastian global telah berdampak langsung pada perekonomian nasional. Harga komoditas seperti batu bara, nikel, dan kelapa sawit mengalami penurunan, sehingga berdampak pada pendapatan negara dan kemampuan pemerintah dalam membiayai pembangunan.
“Dulu anggaran untuk Kementerian Pekerjaan Umum mencapai Rp150 triliun, sekarang hanya tinggal Rp28 triliun. Ke depan, kita mungkin akan menghadapi lebih banyak jalan rusak, sistem irigasi yang terganggu, dan infrastruktur perkotaan yang tidak berjalan optimal,” tutupnya. (***)
