Konstruksi Media – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meninjau dua titik lahan di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, yang disiapkan untuk pembangunan rumah susun (rusun) subsidi. Masing-masing lahan memiliki luas sekitar 10 hektare dan direncanakan menampung hingga 18 tower rusun.
Menteri yang akrab disapa Ara itu menyebutkan, jumlah unit hunian yang akan dibangun masih menunggu penyesuaian dengan regulasi yang berlaku, termasuk ketentuan ketinggian bangunan dan perencanaan kawasan.
“Kalau 10 hektare bisa dibangun 18 tower. Tinggal kita cek aturannya, bisa berapa lantai, satu tower berapa unit. Yang penting, fasilitasnya lengkap—ada sekolah, klinik, taman bermain anak, hingga fasilitas olahraga—supaya benar-benar layak huni,” ujar Ara, melalui keterangannya, Selasa (20/1/2025).
Titik pertama berlokasi di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, sekitar 550 meter dari Gerbang Tol Cibatu. Berdasarkan pantauan di lapangan, lahan tersebut masih kosong tanpa bangunan dan telah dilengkapi akses jalan yang dapat dilalui kendaraan roda empat.
“Lokasi ini relatif dekat dengan kawasan industri, sekitar dua kilometer. Kalau ditempuh jalan kaki, sekitar 20–30 menit,” kata Ara.
Sementara titik kedua berada di Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, berjarak sekitar 3,1 kilometer dari lokasi pertama. Lahan ini terletak di area Central Park Meikarta, di pinggiran Danau Meikarta, dengan kontur tanah yang lebih tinggi dari jalan sekitarnya.
“Dari sini ke kawasan industri kira-kira 2,5 kilometer,” ujarnya.
Baca juga: Meikarta Bakal Jadi Lokasi Rusun Subsidi, KPK Pastikan Tak Ada Hambatan Hukum
Namun, Ara menegaskan titik kedua masih perlu verifikasi lebih lanjut karena berbatasan langsung dengan area persawahan. Ia menilai aspek perizinan harus dipastikan agar tidak melanggar aturan tata ruang.
“Kalau sawah tentu tidak boleh. Ini sudah jelas. Hari Rabu atau Kamis saya akan bertemu Pak Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, untuk verifikasi,” tegasnya.
Selain soal perizinan, Ara juga menyoroti aksesibilitas lokasi. Ia menginginkan rusun subsidi dapat dijangkau dengan berjalan kaki ke kawasan kerja, mengingat minimnya transportasi umum di sekitar lokasi.
“Kita akan petakan jarak ke tempat ibadah, sekolah, pasar, dan rumah sakit, serta akses transportasinya. Itu empat hal utama yang harus dipastikan,” tambahnya.
Sebelumnya, Ara menyampaikan bahwa pembangunan rusun subsidi di Meikarta ditargetkan mulai berjalan tahun ini. Rencana tersebut dibahas bersama pengembang Meikarta, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, dan Presiden Prabowo Subianto.
“Tahun ini sudah akan dimulai pembangunan rumah susun untuk rakyat di Meikarta. Lahannya sudah siap dan permintaannya sangat besar, terutama dari kalangan buruh,” kata Ara di Kantor Kementerian PKP, Jakarta Pusat, Kamis (15/1/2026).
Ara menambahkan, kolaborasi dengan pihak swasta menjadi langkah strategis untuk mempercepat penyediaan hunian terjangkau. Secara nasional, pemerintah menargetkan pembangunan rusun subsidi dilakukan secara masif sepanjang 2026, dengan rencana pembangunan sembilan rusun di berbagai daerah. (***)
HUBUNGI KAMI 