“Kementerian PKP juga diminta untuk membuat skema dan desain yang melibatkan usaha kecil di desa-desa, sehingga pelaku usaha dapat terlibat lebih masif dalam gerakan penyelenggaraan perumahan dan permukiman,” tambahnya.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, yang hadir dalam diskusi tersebut, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung Program 3 Juta Rumah.
“Berkat dorongan dari Kementerian PKP, kami terus didorong untuk menjadi tulang punggung dalam mengelola skema pembiayaan perumahan,” ujar Heru.
Sementara itu, Kepala BTN Kanwil Jawa Tengah, Waluyo, menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen stakeholders, baik sektor publik, privat, maupun bisnis domestik.
“Program 3 Juta Rumah bukan sekadar angka atau mimpi, tetapi harus direalisasikan. Tahun 2025, kami menargetkan pembangunan 14.000 unit rumah di wilayah kami. Misi utama kami adalah menjadi pendamping pemerintah dalam mendukung pembangunan perumahan yang lebih baik,” kata Waluyo. (***)
