Konstruksi Media – Kinerja sektor properti Indonesia terus menunjukkan tren pelemahan. Data terbaru dari Bank for International Settlements mencatat pertumbuhan harga properti residensial di Indonesia anjlok signifikan, dari 1,46% pada kuartal III/2024 menjadi hanya 0,8% pada kuartal III/2025.
Angka ini terpaut jauh dari catatan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (Mappi) yang menyebut pertumbuhan properti tanah air sebelumnya mampu menyentuh angka 6–7%. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di pasar?
Pergeseran Tren: Dari Komunitas ke Infrastruktur
Pengurus Mappi, Harizul Akbar Nazwar, menilai saat ini tengah terjadi pergeseran paradigma. Pasar properti kini tidak lagi digerakkan oleh ekspektasi investasi semata, melainkan oleh realitas kebutuhan dan aksesibilitas.
“Pasarnya ternyata sudah bergerak. Dari yang tadinya community-driven sekarang ke infrastructure-driven,” jelas Harizul dalam program siniar Factory Hub Bisnis.
Kini, konsumen lebih memprioritaskan properti dengan dukungan infrastruktur memadai dan kemudahan akses transportasi dibandingkan rumah mewah yang hanya dijadikan aset investasi. Mengingat kontribusi sektor properti terhadap PDB mencapai 14–15%, Harizul menegaskan bahwa sektor ini harus dikelola sebagai instrumen kebijakan strategis, bukan sekadar komoditas ekonomi.
Baca juga: Optimisme Properti 2026, Samera Group Tegaskan Komitmen Hunian Bebas Banjir
Dilema Insentif dan Pelemahan Daya Beli
Pemerintah sebenarnya telah “mengguyur” sektor ini dengan berbagai stimulus, antara lain:
- KUR Perumahan: Subsidi bunga pemerintah sebesar 5%.
- PPN DTP 100%: Perpanjangan insentif pajak hingga 2027 untuk rumah maksimal Rp5 miliar.
- Penurunan Suku Bunga: Berada di level 4,75 basis poin (turun hampir 1% dibanding tahun lalu).
Namun, berbagai insentif tersebut belum membuahkan hasil maksimal. Masalah utamanya terletak pada faktor struktural: daya beli kelas menengah yang terhimpit. Kelompok ini tidak memiliki bantalan finansial sekuat kelas atas, namun tidak mendapatkan bantuan sosial masif layaknya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Tantangan Backlog dan Program 3 Juta Rumah
Indonesia masih menghadapi tantangan besar berupa backlog perumahan yang mencapai 15 juta unit. Meskipun pemerintah meluncurkan program 3 juta rumah sebagai solusi, para pengembang tetap dibayangi kekhawatiran terkait rendahnya minat beli.
Harizul menyoroti fenomena anak muda atau first-home buyers yang kini cenderung menghindari kepemilikan rumah karena kurangnya kepercayaan diri terhadap stabilitas pendapatan jangka panjang.
“Pemerintah sebaiknya tidak hanya membenahi sisi pasokan (supply side), tetapi juga sisi permintaan (demand side),” tegasnya. (***)
HUBUNGI KAMI 