Cegah Korupsi, Ditjen Bikon Perkuat Tata Kelola “Governance Beyond Compliance”

Konstruksi Media – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya membangun sektor konstruksi yang berintegritas.

Pasalnya, di tengah tantangan tata kelola dan risiko korupsi yang terus mengintai sektor strategis ini, pemerintah menekankan bahwa kepatuhan terhadap regulasi saja tidak lagi memadai.

Tata kelola yang kuat harus melampaui aturan menjadi nilai, budaya, dan identitas aparatur sebagai pelayan publik.

Semangat tersebut mengemuka dalam seminar bertajuk “Governance Beyond Compliance: Penguatan Integritas dan Peran Aparatur dalam Pencegahan Korupsi” yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melalui Direktorat Kepatuhan Intern, di Gedung Utama Kementerian PU, pada (18/12) lalu.

Forum ini menjadi refleksi sekaligus penguatan komitmen untuk menutup celah korupsi sejak dini melalui pendekatan yang lebih sistemik dan berkelanjutan.

Tata kelola yang dibangun, tidak lagi semata berbasis aturan (rule-based), tetapi harus bertransformasi menjadi tata kelola berbasis nilai (value-based). Melalui penguatan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, serta budaya integritas di setiap unit kerja, pengendalian diharapkan tumbuh dari dalam organisasi.

Pendekatan ini menuntut sikap aparatur yang proaktif dan preventif, mampu membaca tanda-tanda risiko sebelum berubah menjadi pelanggaran.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PU, Boby Ali Azhari, menegaskan bahwa penguatan governance beyond compliance bertumpu pada beberapa pilar utama. “Pengendalian intern dan manajemen risiko yang efektif, transparansi dan akuntabilitas berbasis teknologi, ekosistem pelaporan dan pengaduan yang aman dan responsif, serta budaya integritas sebagai DNA organisasi adalah fondasi yang harus diperkuat bersama,” ujarnya.

Lebih jauh, Dirjen Boby menekankan peran strategis aparatur dalam ekosistem tata kelola tersebut. “Saya ingin menggarisbawahi setidaknya empat peran aparatur, yaitu sebagai guardian of public trust, sebagai risk manager di unit kerja, sebagai innovator integritas, serta sebagai role model dan agen perubahan,” tegasnya.

Seminar ini dimoderatori oleh Pembina Jasa Konstruksi Ahli Utama Trisasongko Widianto, dengan narasumber Direktur Investigasi IV BPKP Ide Juang Humantito, Auditor Ahli Madya KPK Artha Vina Pratiwi, dan Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko PT Wijaya Karya Beton Syailendra Ogan.

Baca Juga :

Ditjen Bina Konstruksi PUPR Gelar Pelatihan Jasa Konstruksi Bersama SIG