Konstruksi Media – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mendorong penyempurnaan regulasi dan tata kelola ekosistem perumahan nasional agar pembiayaan rumah subsidi, khususnya melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), tetap berkelanjutan dan tepat sasaran.
Dorongan tersebut disampaikan BP Tapera dalam rapat koordinasi nasional antara asosiasi pengembang perumahan dan pemerintah yang dipimpin Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, serta dibuka oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, di Jakarta, Selasa (10/12).
Menteri Hukum menegaskan komitmen pemerintah dalam menyerap aspirasi para pemangku kepentingan sebagai dasar penyusunan regulasi sektor perumahan. “Kami akan mendengarkan seluruh aspirasi yang diungkapkan,” tegas Supratman Andi Agtas.
Baca Juga:
Direktur Propan Dorong Kontrak FIDIC untuk Proyek Konstruksi Sehat
Pentingnya Koordinasi Lintas Kementerian
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut koordinasi lintas kementerian diperlukan untuk menyelesaikan isu strategis, termasuk pemanfaatan lahan dan pembangunan rumah susun subsidi.
“Saya berharap masalah terkait dapat diselesaikan bersama Kementerian Hukum,” ujarnya.
Dalam sesi diskusi, BP Tapera menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tetap memiliki akses pembiayaan rumah susun subsidi.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyatakan bahwa ketentuan MBR yang berlaku saat ini masih memungkinkan masyarakat memanfaatkan FLPP.
“Dengan ketentuan MBR saat ini, masyarakat masih dapat mengajukan pembiayaan rumah susun subsidi dengan FLPP. BP Tapera berkomitmen memastikan akses tersebut tetap terbuka dan berkelanjutan,” ujar Heru.
Kebutuhan Kejelasan Regulasi
Sebagai pengelola dana FLPP, BP Tapera juga menyoroti kebutuhan kejelasan regulasi dan sinergi antarkementerian guna memberi kepastian bagi pengembang dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau.
Sejumlah masukan teknis turut disampaikan, mulai dari keterhubungan regulasi, integrasi data, hingga penguatan ekosistem pembiayaan perumahan.
Baca Juga:
Tinjau Flyover Nurtanio, AHY Targetkan Rampung Akhir 2025
Kementerian PKP dan Kementerian Hukum mencatat seluruh masukan yang disampaikan dalam rapat tersebut sebagai bahan penyempurnaan peraturan yang tengah disiapkan. Rapat ditutup dengan kesepakatan untuk mempresentasikan perkembangan tindak lanjut dalam forum evaluasi berikutnya.
BP Tapera menegaskan akan terus terlibat aktif dalam proses penyusunan kebijakan, guna memastikan Program FLPP dan skema pembiayaan Tapera berjalan efektif dan mampu menjawab kebutuhan hunian masyarakat.
HUBUNGI KAMI 