BP Tapera Genjot 147 Ribu Rumah Subsidi di Era Prabowo
Konstruksi Media – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat telah mengakselerasi pembangunan 147.265 unit rumah subsidi sejak dimulainya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024 hingga 16 April 2025.
Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, memaparkan capaian tersebut dalam acara Stakeholder Gathering Ekosistem Perumahan di Menara Mandiri I, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).
“Pembangunan perumahan telah terakselerasi sebanyak 147.265 unit rumah, baik yang dalam proses pembangunan, sudah selesai, siap akad, telah akad, maupun yang sudah menerima pembiayaan KPR subsidi,” ujar Heru.
105 Ribu Rumah Disalurkan di 2025
Dari total tersebut, sebanyak 105.319 unit rumah disalurkan dalam tahun anggaran 2025, yakni sejak 1 Januari hingga 16 April. Jumlah itu terdiri atas 66.029 unit melalui skema KPR FLPP dan 78 unit melalui akad Tapera.
Adapun rumah yang masih dalam proses terdiri dari 9.359 unit yang sedang dibangun, 14.234 unit tersedia namun belum akad, 16.207 unit telah mendapat persetujuan kredit, dan 5.753 unit dalam status akad namun belum pencairan.
Heru menyebut, realisasi ini melonjak tajam dibanding triwulan I-2024, yang hanya mencapai 4.229 unit. “Pada periode yang sama tahun ini, pembiayaan melonjak menjadi 66.107 unit, naik 1.273 persen,” katanya.
Penyaluran Sejak 2022 Capai 721 Ribu Unit
Sejak 2022, BP Tapera telah menyalurkan 721.329 unit rumah dengan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp84,2 triliun. Sementara itu, pembiayaan melalui skema KPR Tapera sejak 2021 hingga 2024 mencakup 19.345 unit rumah senilai Rp3,3 triliun.
Segmentasi Penerima Rumah Subsidi
BP Tapera menerapkan strategi segmentasi penerima bantuan agar tepat sasaran dan memberikan kepastian bagi pengembang serta bank penyalur. Hingga saat ini, 56.760 unit rumah telah dialokasikan untuk kelompok yang telah bekerja sama, yaitu:
- Tenaga Kesehatan: 30.000 unit
- Guru: 20.000 unit
- TNI AD: 5.760 unit
- Wartawan: 1.000 unit
Sementara itu, 103.500 unit rumah dalam proses alokasi untuk segmen lainnya, seperti:
- Pekerja Migran, Petani, Nelayan, Buruh: masing-masing 20.000 unit
- Polri: 14.500 unit
- Kemenparekraf: 3.000 unit
- Kemendagri dan Kemenkeu: masing-masing 2.000 unit
- BPS dan Asisten Rumah Tangga: masing-masing 1.000 unit
Batas Gaji Penerima Subsidi Dilonggarkan
Pemerintah juga memperluas akses masyarakat terhadap rumah subsidi dengan menaikkan batas penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kini, MBR lajang dengan penghasilan hingga Rp12 juta dan pasangan menikah hingga Rp14 juta di wilayah Jabodetabek bisa memperoleh KPR subsidi. Sebelumnya, batasnya hanya Rp7 juta dan Rp8 juta.
“Kalau sampai Rp14 juta, akan banyak segmen masyarakat termasuk buruh yang mungkin bisa masuk,” ujar Heru.
Acara ini turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Kepala Eksekutif Pengawas OJK Friderica Widyasari Dewi, perwakilan bank penyalur, asosiasi pengembang, serta pejabat kementerian dan lembaga terkait. (***)
