BP Tapera dan Kementerian PKP Tinjau Perumahan Subsidi di Yogyakarta
Tantangan utama yang diungkapkan adalah kesenjangan antara permintaan dan ketersediaan hunian.
“Rumah adalah tempat bertumbuhnya calon generasi bangsa. Oleh karena itu, rumah subsidi harus layak huni dan berkualitas agar dapat melahirkan penerus bangsa yang unggul,” ungkapnya optimis. Ia juga menambahkan bahwa dalam program pembangunan tiga juta rumah, pemerintah tidak hanya fokus pada kuantitas, tetapi juga kualitas.
Seorang penghuni rumah subsidi, Sari, turut menyampaikan harapannya. “Saya berharap rumah subsidi yang kami tempati berkualitas dan nyaman bagi penghuninya,” ujarnya. Sari mencicil rumahnya dengan biaya Rp1,3 juta per bulan selama 13 tahun.
Pemerintah terus berkomitmen untuk menyediakan rumah layak huni, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sebagai operator investasi pemerintah (OIP) untuk FLPP, BP Tapera mencatat pencapaian signifikan sejak pemerintahan baru Prabowo-Gibran dimulai pada 20 Oktober hingga 28 Februari 2025.
Dalam periode tersebut, BP Tapera telah menyalurkan 117.334 unit rumah subsidi FLPP, terdiri dari 70.100 unit dalam proses pembangunan dan akad, serta 47.234 unit realisasi penyaluran KPR bersubsidi.
Sementara itu, pada periode 1 Januari – 28 Februari 2025, realisasi KPR subsidi mencapai 71.179 unit rumah, dengan 59.749 unit dalam proses pembangunan hingga akad, serta 11.430 unit rumah subsidi yang telah terealisasi melalui skema FLPP. Pemerintah dan BP Tapera akan terus mengawal program ini agar semakin banyak masyarakat yang dapat memiliki hunian yang layak dan berkualitas. (***)
