BP Tapera dan BPS Tandatangani MoU, Sinergikan Data untuk Perumahan MBR yang Lebih Tepat Sasaran
Memperkuat ekosistem data nasional guna mendukung penyaluran pembiayaan perumahan MBR secara lebih tepat sasar.
Konstruksi Media — Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan Badan Pusat Statistik (BPS) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) terkait penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data statistik di bidang pembiayaan perumahan, di Kantor BPS, Jakarta, Rabu (23/7/2025).
Penandatanganan dilakukan oleh Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, sebagai langkah memperkuat ekosistem data nasional guna mendukung penyaluran pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) secara lebih tepat sasaran.
Turut hadir dalam acara ini jajaran pimpinan dari kedua lembaga, antara lain Plt. Sekretaris Utama BPS Moh Edy Mahmud, Deputi Statistik Sosial Ateng Hartono, serta sejumlah pejabat BP Tapera seperti Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Sid Herdi Kusuma dan Deputi Komisioner Bidang Hukum dan Administrasi Wilson Lie Simatupang.
Dalam sambutannya, Amalia menegaskan pentingnya pertukaran data yang lancar dan sistematis antara lembaga untuk mendukung kebijakan berbasis data terkini.
“Pertukaran data harus seamless. Karena data bersifat dinamis, maka sistem pendukungnya harus segera dibangun. Ini menjadi fondasi penguatan data BPS sebagai rujukan program pemerintah,” ujar Amalia.
Baca juga: BP Tapera dan BNI Teken Nota Kesepahaman, Dorong Penyaluran Pembiayaan Perumahan
Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menyatakan bahwa kerja sama ini akan mendukung validasi data penerima manfaat program pembiayaan perumahan seperti FLPP dan Tapera.
“Kami sangat menyambut positif kerja sama ini. BPS punya data penghasilan valid, dan itu sangat penting untuk memastikan ketepatan sasaran sesuai aturan baru terkait batas penghasilan MBR,” jelas Heru.
Ia menambahkan, BP Tapera kini semakin percaya diri dalam menyalurkan pembiayaan berbasis data yang akurat, terutama dalam aspek keterhunian dan profil penerima manfaat secara by name by address.
Ke depan, kedua lembaga sepakat untuk membangun sistem pertukaran data yang terintegrasi dan andal guna mendukung pembangunan perumahan yang inklusif dan berkelanjutan. (***)
