Konstruksi Media – Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto mengungkapkan, Hutama Karya telah mengantongi hutang hingga Rp42 triliun pada kurun waktu 2017-2018.
Bahkan, pihaknya masih memiliki kewajiban pembayaran ke vendor subkontraktor sebesar Rp25 triliun imbas pembangunan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
Diakuinya, dalam kurun waktu 2017-2018 ini, Hutama Karya tidak mendapatkan Penanaman Modal Negara (PMN) meski ditugaskan untuk menggarap proyek Tol Trans Sumatera.
- Garuda Indonesia Jalin Kesepakatan dengan Vietnam Airlines
- Evaluasi Kinerja, BP Tapera Apresiasi Bank Penyalur beri Pembiayaan FLPP Periode Q-3 2024
- ITS Sabet Dua Penghargaan Internasional BRAUIC 2024
“Jadi saat itu (2017-2018) kami menggunakan pinjaman. Jumlahnya kini menjadi utang sebanyak Rp 42 triliun,” ungkap Budi Harto dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Rabu (1/9/2021).
Membengkaknya hutang korporasi ini, kata Budi, membuat Hutama Karya tidak bisa lagi berhutang. Dari sisi keuangan pun, pihaknya justru tak ingin lagi menambah pinjaman.
Pasalnya, jumlah utang yang sekarang pun sudah membebani perusahaan. Kalau tidak kunjung berkurang, utang-utang ini menurut Budi dapat membuat likuiditas perusahaan minus di tahun 2035.
“Pinjaman saat ini saja kalau nggak turun juga, tahun 2035 akan menjadi minus. Menjadi kerugian, likuiditasnya kena,” kata Budi
Dalam kesempatan ini, Budi mengajukan suntikan modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 dan 2023. Suntikan modal itu diperlukan untuk menuntaskan proyek Tol Trans Sumatera.
“HK mengusulkan PMN sebesar Rp 31,35 triliun untuk 2022, dan Rp 10,3 triliun untuk 2023. Suntikan dana ini akan digunakan untuk penyelesaian penugasan pembangunan tol Trans Sumatera,” ungkapnya.
Diakuinya, Hutama Karya telah mendapatkan PMN hingga tahun 2015 sebesar Rp27,1 triliun dan PMN pada tahun 2021 sebesar Rp6,2 triliun.
Namun, dalam kurun 2017-2018, Hutama Karya tak lagi mendapatkan PMN meski proyek pembangunan jalan tol Trans Sumatera terus dikebut.
“Kami terima PMN sejauh ini sudah mencapai Rp 27,1 triliun. Ini belum termasuk PMN pada Senin kemarin, PMN 2021 kemarin sudah kami terima Rp 6,2 triliun,” jelasnya.
Di sisi lain, pihaknya juga terus berupaya agar beban hutang korporasi bisa dikurangi. Salah satunya dengan cara menawarkan jalan tol yang sudah jadi untuk dikelola Indonesia Investment Authority (INA) lembaga sovereign wealth fund anyar yang dibentuk pemerintah tahun ini.
“Dalam rangka turunkan pinjaman, kami intensif sudah bicara dengan INA, untuk 5 ruas yang operasi sepanjang 500 km itu. INA sudah survei di lapangan, survei lalu lintas, mudah-mudahan bisa deal tahun ini,” ungkap Budi.
Kalaupun pembicaraan dengan INA gagal, upaya pihaknya untuk mengembalikan keuntungan dari bangun Tol Trans Sumatera adalah mengajukan perpanjang konsesi. Harapannya, di waktu yang akan datang kelayakan bisnis tol Trans Sumatera bisa lebih baik dan mendatangkan keuntungan.
Budi menjelaskan saat ini kelayakan bisnis tol Trans Sumatera sangat kecil, traffic-nya juga sepi. Untuk mengharapkan kenaikan tarif tol pun sulit, kalaupun naik dengan kondisi inflasi sekarang pasti kenaikannya kecil.
“Di samping itu kami juga mohon support kami ajukan perpanjangan konsesi. Karena di Sumatera ini traffic-nya sangat kecil dan kami ajukan 40 tahun mudah-mudahan berhasil dan memperbaiki kelayakan di Sumatera ini,” tandasnya. ***
