Konstruksi Media – Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) melalui Badan Koordinasi Konsultan Afiliasi (BKKA) terus memperkuat peran strategisnya dalam menjembatani kolaborasi antara konsultan asing dan konsultan nasional. Hal ini ditegaskan oleh Ketua INKINDO, Ir. Erie Heryadi, M.H dan Sekretaris BKKA INKINDO, Dr. S. Ipoeng Poernomo, M.Si, dalam acara Talkshow and Business Matching bertema “Public-Private Partnership (PPP) and the Implications of Regulations Together with International Consultants” yang digelar di Hotel Mulya, Senayan, Selasa (29/7/2025).
BKKA merupakan wadah resmi di bawah INKINDO yang menampung konsultan asing yang ingin beroperasi secara legal di Indonesia. Hingga kini, BKKA mencatat lebih dari 70 perusahaan asing sebagai anggota aktif, setelah sempat mengalami penurunan drastis akibat pandemi dan krisis moneter.
“Acara ini adalah bagian dari gathering anggota BKKA, yang menjadi wadah konsultan asing untuk bersertifikasi dan menjalin jejaring profesional di Indonesia. Untuk mengikuti tender di Indonesia, mereka harus menjadi anggota INKINDO dan memperoleh Sertifikat Badan Usaha (SBU) sebagai syarat utama,” kata Erie Heryadi.
Lebih dari sekadar organisasi penerbit sertifikasi, BKKA juga berperan aktif dalam menyediakan forum interaktif antara konsultan asing dan nasional serta para pemangku kepentingan dari berbagai lembaga pemerintah. “Kita undang stakeholder dari BKPM, LKPP, dan institusi lain, agar terjadi interaksi langsung dan kolaborasi potensial antara konsultan asing dan perusahaan lokal,” tambah Erie.
Senada dengan itu, Dr. Ipoeng Poernomo menyebut forum ini sebagai ajang penting untuk mempertemukan konsultan asing dengan konsultan Indonesia yang memiliki pengalaman di berbagai sektor infrastruktur. “Tujuannya bukan hanya kerja sama proyek, tapi juga proses transfer of knowledge, yang merupakan kewajiban dalam skema asosiasi berdasarkan regulasi yang berlaku,” ujarnya.
Ipoeng menggarisbawahi bahwa konsultan nasional Indonesia saat ini sudah cukup kompeten menangani proyek infrastruktur dasar. Namun untuk proyek-proyek yang bersifat advance dan berteknologi tinggi, kolaborasi dengan konsultan asing masih sangat diperlukan. “Kita perlu mereka untuk mempercepat alih teknologi dan memperkuat kapasitas konsultan lokal,” katanya.
Sementara itu, Erie menambahkan bahwa sertifikasi melalui INKINDO bukan sekadar administratif, melainkan menjamin kualitas teknis karena harus memenuhi persyaratan pengalaman dan kualifikasi tenaga ahli. “Misalnya untuk mendapatkan SBU di bidang jalan, maka perusahaan harus punya tenaga ahli yang kompeten di bidang itu. Jadi tidak semua bisa serta-merta mendapatkan izin tanpa kualitas,” jelas Erie.
Baik Erie maupun Ipoeng juga menyoroti pentingnya penguatan profesionalisme dalam tubuh konsultan nasional. Masih banyak perusahaan konsultan lokal yang berbasis keluarga (family-based company) dan belum berkembang menjadi organisasi berbasis sistem dan profesionalisme. “Ini tantangan besar. Pemerintah harus turut mendorong agar konsultan lokal menjadi lebih kuat dan kompetitif,” ujar Ipoeng.
BKKA juga terus berupaya meningkatkan kualitas dan kapasitas anggotanya melalui pelatihan, seminar, hingga forum makan malam dan networking. “Kami lakukan pembinaan formal dan informal agar para anggota lebih terbuka, saling mengenal, dan tumbuh bersama,” tutur Erie.
Selain itu, BKKA melihat masih minimnya penetrasi konsultan nasional di proyek internasional sebagai tantangan selanjutnya. “Kalau kita sudah terbiasa bekerja sama dengan konsultan asing di dalam negeri, seharusnya kita juga bisa ekspansi ke luar negeri. Ini arah pengembangan yang ingin kita dorong ke depan,” pungkas Ipoeng.
Saat ini, INKINDO sendiri menaungi lebih dari 6.000 konsultan nasional, dengan sekitar 4.000 di antaranya berada di Jakarta. BKKA menjadi penghubung penting agar para konsultan nasional berdaya saing secara global melalui kolaborasi, alih pengetahuan, dan penguatan kelembagaan. (***)
