Bisnis Properti di Sumsel Terbentur Layanan PLN
Konstruksi Media – Ketua DPD REI Sumatera Selatan (Sumsel) Zewwy Salim mengungkapkan, salah satu hambatan yang dialami pelaku usaha properti di Sumsel adalah layanan suplai listrik PLN.
Menurutnya, seringkali pelaku usaha properti hanya bisa menunggu cukup lama untuk suplai listrik pada kawasan perumahan baru.
“Persoalan dengan PLN ini harus ada intervensi dari pemerintah pusat, mengingat masalah yang dihadapi PLN adalah kekurangan modal,” ujar Zewwy yang dikutip dari laman REI, Senin (12/7/2021).
- ATI Sebut 3.020 Km Jalan Tol Indonesia Siap Menyambut Nataru 2024/2025
- Hutama Karya Garap Pembangunan Gedung Pelayanan Kanker Terpadu di Manado
- Bertemu Delegasi JICA, Kementerian PU Pinta Percepat Proyek Jakarta Sewerage System
Jika layanan PLN ini tidak segera diselesaikan, kata Zewwy, maka bukan cuma sektor properti, namun juga sektor usaha lain akan berdampak.
REI Sumsel sendiri, sudah kerap melakukan beragam upaya termasuk berdiskusi dengan pihak PLN di Sumsel. “Untuk masalah PLN ini pengembang hanya bisa menunggu,” katanya.
Di sisi lain, ungkap Zewwy, pelaku usaha properti masih mengeluhkan harga bahan material dengan bahan baku besi yang mengalami kenaikan signifikan. Kondisi itu mempersulit pengembang untuk memperhi-
tungkan kebutuhan biaya produksi.
Meski demikian, pihaknya mengaku optimistis pasar dan permintaan hunian tahun ini lebih baik dari tahun kemarin.
Pada 2021 ini, DPD REI Sumsel menargetkan akan membangun 12.500 unit rumah. Namun, ucapnya, adanya rencana penerapan Sistem Informasi Pemantauan Konstruksi (SiPetruk) pada Juni nanti cukup merisaukan pelaku usaha properti.
Hingga akhir April 2021, REI Sumsel berhasil merealisasikan akad KPR sebanyak 4.000 unit rumah.
Menurut Zewwy, pengembang masih khawatir apakah SiPetruk benar-benar akan membantu pengembang seperti yang dikatakan pemerintah, atau justru sebaliknya akan menjadi ganjalan. Pasalnya penyesuaian dan sosialisasi butuh waktu yang cukup sehingga tidak menimbulkan kebingungan.
“Selain kekhawatiran atas penerapan SiPetruk yang minim sosialisasi, serta daya beli masyarakat yang belum pulih di Sumsel, hampir tidak ada kendala berarti lain di Sumsel. Ditambah lagi, perbankan di Sumsel juga sudah mulai memberikan kelonggaran,” ungkap dia.
Untuk memacu realisasi pembangunan rumah di Sumsel, REI Sumsel juga sudah bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia dalam penyediaan rumah bagi personilnya. Selain itu, REI Sumsel juga menggandeng asosiasi marketing untuk mendongkrak penjualan rumah.
Menurut Zewwy, kenaikan penjualan rumah komersial hingga Mei 2021 di Sumsel mencapai 50% terutama untuk rumah dengan harga Rp200 juta hingga Rp500 juta. Sedangkan segmen di atas Rp500 juta juga mulai dilirik.
“Namun yang paling banyak dicari adalah
Rp200 juta hingga Rp500 juta. Oleh karena itu, kami berharap pemerintah bisa memperpanjang stimulus pembebasan PPN setidaknya hingga akhir tahun ini,” harap dia.
Diakui, terbatasnya waktu yang diberikan pemerintah terkait pembebasan PPN menyebabkan tidak semua pengembang bisa menikmati stimulus tersebut. ***