Biaya Proyek KCJB Membengkak, DPR RI: Tindakan Gegabah Rini Soemarno
Sejak awal PDI Perjuangan mencatat bagaimana Menteri BUMN saat itu Rini Soemarno telah bertindak gegabah.
Konstruksi Media – Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Darmadi Durianto menyoroti membengkaknya biaya proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Menurut dia, pembangunan proyek kereta cepat di-design untuk menopang dan menggenjot kegiatan perekonomian masyarakat.
“Kebijakan Presiden Jokowi tepat membangun keterhubungan antar daerah, menempatkan koridor-koridor strategis bagi pertumbuhan perekonomian nasional dengan mengedepankan infrastruktur,” ucap Darmadi kepada wartawan, Selasa (02/08/2022).
Ia mengatakan, kasus membengkaknya proyek kereta cepat tersebut telah mendistorsi visi pemerintah soal interkoneksi antar daerah untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Menurut Darmadi, Menteri Badan usaha Milik Negara (BUMN) saat itu gagal mengartikulasikan visi presiden Jokowi sehingga kebijakan yang dibuat salah kaprah.
“Sejak awal PDI Perjuangan mencatat bagaimana Menteri BUMN saat itu Rini Soemarno telah bertindak gegabah. Gegabah karena aspek pembangunan tidak di lihat dari berbagai aspek melainkan hanya aspek keuntungan belaka. Ini kesalahan fatal,” ucapnya.
Sebenarnya, kata dia, berbagai pihak sudah mewanti-wanti agar proyek tersebut tidak terburu-buru dijalankan mengingat kebijakan dan kalkulasi yang dibuat masih debatable saat itu.
Baca juga: Respons WIKA Soal Plafon Halte Transjakarta Ambruk
“Menhubnya saja waktu itu pak Ignatius Jonan tidak sependapat dengan proyek tersebut. Tapi karena kengototan Rini Soemarmo yang tidak jelas dasar kengototannya itu sampai mengorbankan pak Jonan yang mengkritisi hal tersebut,” ungkapnya.
Terkait membengkaknya biaya proyek tersebut yang diperkirakan mencapai US$ 1,176-1,9 miliar, menjadi maksimal US$ 7,97 miliar. Hasil audit BPKP biaya pembengkakan berada di angka US$ 1,176 miliar.
Menurut Darmadi, pemerintah perlu melakukan investigasi dibalik kasus membengkaknya biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung.
“Mereka yang sejak awal menginisiasi proyek ini mesti dimintai tanggung jawab. Jangan sampai niat baik pak Jokowi yang ingin meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung ini ternodai dengan kebijakan yang dibuat secara serampangan dan gegabah,” tegasnya.
Ia mengatakan, sejak awal pihaknya dalam hal ini Komisi VI DPR RI selaku mitra kerja kementerian BUMN kerap kali mengingatkan agar proyek tersebut terus dikaji dan dihitung secara cermat.
“Karena menurut perhitungan kami proyek tersebut resiko kegagalannya cukup tinggi. Bahkan Saya pribadi selaku anggota Komisi VI DPR sudah mengingatkan kementerian BUMN saat itu tentang bahayanya kegagalan proyek tersebut,” kata dia.
Baca artikel selanjutnya:
