Konstruksi Media – Deretan jalan tol baru terus bermunculan di berbagai wilayah Indonesia, namun tidak semuanya ramai dilalui pengguna. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat, hingga 2024 terdapat 21 ruas jalan tol yang tingkat trafiknya berada di bawah 50 persen dari asumsi dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT). Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah.
“Kami tengah mendorong integrasi infrastruktur melalui pendekatan koridor logistik nasional,” ujar Menteri PUPR Dody Hanggodo di Jakarta, pekan ini.
Namun, pengamat menilai langkah tersebut belum menyentuh akar persoalan. Menurut mereka, mahalnya tarif dan lemahnya perencanaan sejak tahap studi kelayakan menjadi penyebab utama rendahnya volume lalu lintas di sejumlah ruas.
Studi Kelayakan Terlalu Optimistis
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS), M. M. Gibran Sesunan, menilai bahwa persoalan ini berakar dari pendekatan studi kelayakan yang terlalu optimistis dan kurang realistis terhadap kondisi sosial ekonomi serta pola mobilitas masyarakat.
“Optimisme berlebihan membuat proyeksi lalu lintas tidak sesuai dengan realita di lapangan. Akibatnya, banyak proyek yang sulit memenuhi standar pelayanan minimum dan berpotensi merugi,” jelas Gibran, Sabtu (8/11/2025).
Ia menambahkan, pendekatan pembangunan selama ini masih terlalu fokus pada aspek fisik tanpa memperhatikan integrasi kawasan secara menyeluruh. Banyak tol dibangun tanpa keterhubungan langsung dengan kawasan industri, pelabuhan, atau pusat pertumbuhan ekonomi.
“Tanpa integrasi wilayah dan kebijakan tarif yang berpihak pada pengguna, pembangunan tol hanya menjadi monumen beton,” tegasnya.
Baca juga: Penyebab 21 Jalan Tol Masih Sepi Pengguna, Begini Penjelasan BPJT
Tarif Tol Terlalu Mahal
Selain masalah perencanaan, tarif tol yang tinggi juga dinilai menjadi penghambat utama. Gibran mencontohkan, tarif kendaraan golongan I di Tol Manado–Bitung mencapai Rp1.200 per kilometer—angka yang dianggap terlalu tinggi bagi pelaku logistik dan transportasi barang. Kondisi serupa terjadi di beberapa ruas lain seperti Tol Bengkulu–Taba Penanjung, Krian–Legundi–Bunder–Manyar, dan Kanci–Pejagan, yang juga dilaporkan sepi pengguna.
Padahal, sebagian besar ruas tersebut dibangun untuk mendukung kelancaran arus logistik nasional. “Kalau biaya melintas lebih mahal dari jalur alternatif, tentu pelaku logistik akan memilih rute lain,” ujarnya.
Desakan Evaluasi Menyeluruh
Fenomena minimnya pengguna pada puluhan ruas tol ini dinilai mencerminkan lemahnya koordinasi dan pengawasan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) di bawah Kementerian PU. Hingga kini, belum terlihat langkah konkret untuk meninjau ulang tarif maupun model bisnis tol yang gagal menarik minat masyarakat.
“Masalah rendahnya trafik ini bisa menjadi bom waktu bagi keuangan proyek. Jika pendapatan tak sebanding dengan biaya investasi, pengembangan proyek baru bisa tersendat dan berdampak pada ekonomi nasional,” ujar Gibran.
Ia mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap BPJT serta meninjau ulang asumsi bisnis jalan tol agar investasi triliunan rupiah benar-benar memberi manfaat ekonomi, bukan sekadar menambah daftar panjang tol sepi pengguna.
Momentum Koreksi Kebijakan
Kondisi ini, menurut Gibran, harus dijadikan momentum koreksi arah kebijakan infrastruktur nasional. Fokus pembangunan seharusnya tidak hanya pada jumlah proyek yang diresmikan, tetapi juga pada kualitas perencanaan, efisiensi tarif, dan keterpaduan dengan pusat ekonomi daerah.
Tanpa perubahan paradigma, proyek jalan tol berpotensi menjadi beban fiskal dan investasi jangka panjang, bukan motor penggerak pertumbuhan ekonomi sebagaimana diharapkan. (***)
