Bangun Infrastruktur, PUPR: KPBU Jadi Solusi Penanganan Cepat Darurat Bencana
Kementerian PUPR menyebut tidak semua pembangunan infrastruktur dibangun menggunakan pendanaan APBN/APBD.
Konstruksi Media – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan dalam pembangunan infrastruktur pihaknya melibatkan peran swasta melalui model pembiayaan salah satunya lewat Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Sebab, tidak semua pembangunan infrastruktur yang dibangun menggunakan pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD).
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna dalam acara Indonesia Infrastructure Roundtable (IRR) Equitable Risk Allocation, Jogjakarta, mengungkapkan skema KPBU selain untuk pembangunan infrastruktur, juga dapat digunakan untuk penanganan darurat bencana.
“Untuk itu ke depannya dapat dilakukan secara cepat dan simple, oleh karena itu perlu adanya lembaga pendanaan khusus yang terpusat untuk meningkatkan ketahanan infrastruktur terhadap bencana, sehingga lembaga tersebut bisa menagihkan dana langsung ke Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK),” kata Herry dalam keterangannya, Jumat, (15/7/2022).
Herry menyampaikan bahwa resilient infrastructure and financing di dalam KPBU konsepnya adalah sirkular.
“KPBU sebagai tools sifatnya sudah sirkular untuk dapat menciptakan resilient infrastructure. Karena KPBU sifatnya sirkular maka tidak bisa parsial, ke depannya diperlukan scale up terhadap ekosistem yang ada di dalam KPBU,” papar Herry.
Baca Juga : Herry TZ Sebut Sektor Properti Pengaruhi Ketahanan Ekonomi
Acara Indonesia Infrastructure Roundtable (IRR) Equitable Risk Allocation diinisiasi oleh Think 20 (T20) dalam mengumpulkan ide terkait kebijakan pada G20. Acara ini merupakan salah satu rangkaian acara yang mendukung Presidensi G20. Acara ini membahas tema terkait Equitable Risk Allocation berupa policy brief yang akan disampaikan pada forum G20.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri (Wamen) Keuangan Suahasil Nazara yang menyampaikan beberapa hal yang menjadi esensi dari G20.
“Esensi dari G20 adalah kita menyusun common framework untuk seluruh dunia, bagaimana mengatasi dampak kesehatan terhadap ekonomi ketika pandemi yang menjadi masalah dunia, mendorong international taxation yang lebih fair untuk dunia dan bagaimana mendukung transition finance menuju ekonomi hijau,” urainya.
Wamen Suahasil juga menyoroti pembangunan infrastruktur dalam kaitannya dengan pembangunan jangka menengah-panjang.
“Untuk pembangunan infrastruktur diperlukan terobosan pembiayaan. Lebih spesifik lagi terkait dengan resiko yang muncul dalam pembangunan infrastruktur harus acceptable bagi investor,” tutup Suahasil.
Baca Artikel Selanjutnya :
