Konstruksi Media — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mengakselerasi upaya penanganan penurunan muka tanah (land subsidence) dan risiko banjir di wilayah Jakarta dan sekitarnya melalui pembangunan tanggul pengaman pantai. Program ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menjadi prioritas pemerintah pusat.
“Pengamanan pesisir pantai merupakan salah satu program prioritas Kementerian PU dan merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN),” ujar Menteri PU, Dody, Senin (9/6/2025).
Tahap 7: Fokus di Ancol hingga Dadap
Melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PU telah menyiapkan pembangunan tanggul Tahap 7 di pesisir Teluk Jakarta. Pekerjaan terbagi dalam beberapa paket:
- Paket 1: Pembangunan tanggul sepanjang 100 meter di Kali Ancol, direncanakan menggunakan APBN dengan skema single year contract (SYC) pada tahun 2025. Saat ini proyek tengah dalam tahap persiapan lelang.
- Paket lanjutan: Pembangunan tanggul sepanjang 850 meter di Kali Ancol, Muara Baru Barat, dan Cilincing, diusulkan menggunakan pembiayaan dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan akan dilaksanakan secara multi years contract (MYC) pada 2026–2027.
- Sistem Polder Kali Dadap: Pada Tahap 7 ini juga akan dibangun satu unit sistem polder di Kali Dadap, yang menjadi bagian dari sistem pengendali banjir terintegrasi dalam program Pembangunan Terpadu Pesisir Ibukota Negara (PTPIN). Proyek ini juga diusulkan dibiayai melalui SBSN dan dilaksanakan dengan skema MYC.
Baca juga: Menteri PU Dorong Finalisasi Inpres Jalan Daerah untuk Swasembada Pangan, Energi, dan Air
Capaian: 14,75 Km Tanggul Hingga 2024
Kementerian PU mencatat, hingga tahun 2024 telah terbangun 14,75 kilometer tanggul pengaman pantai Jakarta. Pekerjaan tersebut tersebar di enam kawasan utama, yakni:
- Kalibaru
- Kamal Muara
- Muara Baru
- Kali Ancol
- Dadap
Sistem Terintegrasi untuk Cegah Banjir dan Penurunan Tanah
Kementerian PU menekankan bahwa pembangunan tanggul laut merupakan bagian dari sistem pengendalian banjir terpadu, yang tidak hanya fokus pada pengamanan fisik pantai, tetapi juga mencakup:
- Penyediaan air bersih, melalui pembangunan Bendungan Karian dan Jatiluhur
- Pengelolaan air limbah, melalui proyek Jakarta Sewerage Development System (JSDS)
Pendekatan holistik ini diharapkan tidak hanya mengurangi risiko banjir dan abrasi, tetapi juga mampu memperlambat penurunan muka tanah yang selama ini diperparah oleh eksploitasi air tanah berlebih di wilayah Jakarta. (***)
