Konstruksi Media – Rencana pembangunan BUMN Tower, yang sempat digadang menjadi gedung pencakar langit di Indonesia dan Asia Tenggara dengan ketinggian 778 meter dan 138 lantai, kini tinggal kenangan. Proyek pencakar langit yang hampir menyamai Burj Khalifa tersebut seolah menghilang dari perencanaan Ibu Kota Nusantara (IKN), seiring hilangnya nomenklatur Kementerian BUMN dan perubahan arah kebijakan pembangunan.
Di tengah percepatan masif pembangunan IKN, ditandai pengerahan puluhan ribu pekerja dan komitmen pendanaan APBN, proyek yang pernah diumumkan sebagai simbol kemajuan itu tak lagi terdengar gaungnya. Padahal, sebelumnya rencana pembangunan BUMN Tower mencuri perhatian publik, dengan desain menyerupai padi terikat sebagai simbol kemakmuran bangsa, serta berbagai fasilitas pendukung seperti hotel, museum, pusat budaya, dan plaza seremonial.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan bahwa BUMN Tower atau gedung pencakar langit di IKN merupakan inisiatif dari Kementerian BUMN pada masa sebelumnya dan tidak pernah masuk dalam skema pendanaan Otorita maupun APBN.
“Hingga saat ini, Otorita IKN belum mendengar kelanjutan proyek tersebut,” ujar Basuki, Selasa (4/11/2025).
Hal senada pernah disampaikan Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis H. Sumadilaga, pada pertengahan 2024, yang menilai proyek tersebut masih dalam tahap pembahasan tanpa rencana konstruksi jelas.
Kini, Kementerian BUMN telah direstrukturisasi menjadi Badan Pengelola BUMN sebagai regulator, sementara pengelolaan perusahaan negara berada di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Perubahan kelembagaan itu semakin membuat kelanjutan proyek BUMN Tower tenggelam.
Fokus IKN Beralih: Realisasi Investasi & Ekosistem Nyata
Di sisi lain, justru investasi nyata berbasis kredibilitas dan permintaan lapangan menunjukkan progres konkret. Otorita IKN mencatat komitmen investasi mencapai Rp225,02 triliun selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
Rinciannya:
- APBN: Rp48,8 triliun hingga 2028
- KPBU: Rp158,72 triliun
- Swasta murni: Rp66,3 triliun
Baca juga: Disebut Bakal Jadi Kota Hantu, IKN Tancap Gas Fase II: 20 Ribu Pekerja Konstruksi Dikerahkan
Investasi swasta termasuk pengembangan hotel, kawasan komersial, hingga hunian. Sejumlah perusahaan besar seperti Pakuwon Group, Vasanta Group, Jambu Luwuk Group, serta Swissbel Hotel dan Papua Hotel sudah memasuki fase finalisasi desain hingga groundbreaking.
“Pembangunan proyek swasta direncanakan mulai Maret 2026,” ungkap Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Sudiro Roi Santoso.
Percepatan ini juga ditopang Perpres Nomor 79 Tahun 2025, yang memberikan kepastian kepada investor dan menetapkan IKN sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028. Pemerintah memprioritaskan pembangunan kawasan inti pemerintahan, hunian layak dan berkelanjutan, serta infrastruktur dasar.
Dari Gedung Ikonik ke Pembangunan Substantif
Perubahan pendekatan ini memperlihatkan pergeseran penting: dari mengejar simbol ketinggian, menuju pembangunan ekosistem yang berdampak, berkelanjutan, dan prudent spending. Pemerintah kini lebih fokus memastikan:
- Infrastruktur dasar
- Hunian ASN
- Kompleks Trias Politika (Legislatif, Eksekutif, Yudikatif)
- Aksesibilitas dan konektivitas
IKN menargetkan 4.100 ASN pindah tahap awal, memastikan adanya populasi dan aktivitas ekonomi riil yang mendukung keberlanjutan kota.
Redupnya isu BUMN Tower menjadi simbol transformasi strategi pembangunan IKN. Bukan lagi sekadar ikon megah, melainkan ekosistem modern yang mengutamakan keberlanjutan dan kepastian investasi.
Di saat satu monumen ambisius memudar, pondasi nyata IKN justru semakin menguat—bertumpu pada pembangunan fundamental, kolaborasi, dan orientasi jangka panjang. (***)
