Konstruksi Media – Dalam gelaran IndoBuildTech Expo 2025 di ICE BSD, Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI) menegaskan kesiapan para anggotanya untuk ambil bagian secara aktif dalam proyek-proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) di seluruh Indonesia.
Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Eksekutif AKI, Ir. Basuki Muchlis, saat ditemui Konstruksi Media, usai pelaksanaan seminar Perspektif Hukum Dalam Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Kamis, (03/07/2025).
Dia menyebutkan bahwa sebagian besar anggotanya merupakan kontraktor besar dari BUMN maupun swasta nasional. “Hingga saat ini, AKI memiliki 60 anggota biasa dan 90 anggota peserta. Mereka telah memegang surat badan usaha sebagai bentuk legalitas dan kesiapan untuk mengerjakan proyek-proyek strategis nasional,” kata Basuki.
Ia menambahkan bahwa fokus AKI mencakup berbagai sektor infrastruktur seperti jalan raya, jalan tol, jembatan, gedung, hingga bendungan. “Sehingga, Kami siap secara administratif dan teknis (dalam membangun proyek KPBU),” tegasnya.
Dalam kondisi keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Basuki mengungkapkan bahwa sekitar 60-70 persen proyek infrastruktur pemerintah saat ini harus dijalankan melalui skema non-APBN seperti KPBU, pinjaman luar negeri (loan), maupun skema lainnya.
Pasalnya, pemerintah membutuhkan anggaran super besar hingga mencapai Rp 1.905 triliun, untuk mendukung pembangunan infrastruktur hingga masa akhir kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto di tahun 2029 mendatang.
Rinciannya yakni sebesar Rp 678,91 triliun akan dibiayai oleh APBN dan Rp 473,28 triliun dari APBD. Maka dari itu, masih terdapat kekurangan pendanaan (funding gap) sekitar 39,53 persen atau sebesar Rp 753,11 triliun.
Terlibat di Berbagai Proyek Infrastruktur
Basuki Muchlis mengungkapkan bahwa pihaknya terlibat aktif di dalam berbagai pembangunan infrastruktur, baik proyek strategis pemerintah maupun lainnya.
“Contoh proyek yang saat ini berjalan dengan skema loan adalah LRT dan MRT. Bahkan, beberapa anggota kami juga tengah mengerjakan proyek jalan di Papua, seperti Hutama Karya,” jelasnya.
Tak hanya di dalam negeri, AKI juga mencatat kontribusi anggotanya dalam proyek internasional, termasuk pembangunan infrastruktur di Filipina. Namun, di tengah ekspansi tersebut, Basuki menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menjalankan proyek.
“Kami selalu mengingatkan anggota agar tidak terjebak dalam masalah hukum, apalagi sampai berhadapan dengan pengadilan tinggi atau Jamdatun (Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara). Semua harus sesuai dengan regulasi,” beber dia.
Salah satu hal krusial yang terus digaungkan AKI kepada para kontraktor adalah untuk menghindari praktik suap dan gratifikasi selama proses pelaksanaan proyek.
“Kepentingan itu kadang muncul saat pekerjaan sedang berjalan. Maka penting bagi kontraktor untuk menjaga integritas,” imbuh Basuki Muchlis.
Lebih jauh, dia juga menyampaikan bahwa pihak Jamdatun telah memberikan sejumlah panduan penting, seperti memastikan kejelasan dokumen studi kelayakan (Feasibility Study) sebelum proyek dimulai.
Dengan semangat profesionalisme dan integritas, AKI menegaskan komitmennya untuk terus membina dan mendampingi anggotanya.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap kontraktor anggota AKI tidak hanya siap secara teknis, tetapi juga taat hukum dan etika dalam menjalankan pembangunan,” tutur Basuki Muchlis menandaskan.
