Konstruksi Media – Sektor properti Indonesia diproyeksikan menghadapi tekanan berat pada 2026 setelah periode stabil dalam beberapa tahun terakhir. CEO Leads Property Services Indonesia, Hendra Hartono, memperingatkan potensi penurunan pasar sekitar 10 persen yang dipicu oleh kombinasi faktor makroekonomi dan merosotnya kepercayaan masyarakat.
Ancaman utama yang kini membayangi adalah meningkatnya risiko kredit atau Non-Performing Loan (NPL). Peringatan ini tidak hanya datang dari sektor perbankan, tetapi juga industri pembiayaan digital seperti fintech dan venture capital.
“Semua pada teriak mengenai NPL. Peningkatan NPL ini menunjukkan penurunan daya beli dan kemampuan bayar masyarakat,” ungkap Hendra dalam wawancara, Kamis (20/11/2025).
Pelemahan Rupiah turut memperburuk sentimen. Meski pembangunan infrastruktur terus berjalan, masyarakat dinilai masih ragu terhadap prospek ekonomi ke depan.
“Rupiah terus melemah. Infrastruktur bertambah, tetapi tidak diimbangi confidence masyarakat terhadap ekonominya sendiri,” tambahnya.
Dengan kondisi tersebut, banyak pengembang memilih menahan ekspansi dan peluncuran proyek baru, terutama di segmen hunian menengah yang sangat bergantung pada fasilitas kredit.
Gudang dan Pabrik Jadi Tumpuan Pemulihan
Di tengah tekanan pada sektor residensial dan komersial, subsektor industri dan logistik justru menunjukkan kinerja impresif. Head of Industrial Services Leads Property Services Indonesia, Esti Susanti, menyebut kawasan Jabodetabek mencatat lonjakan permintaan sewa gudang dan pabrik hingga 81.000 meter persegi pada kuartal III/2025.
Permintaan tersebut dipicu oleh dinamika geopolitik global dan strategi relokasi industri China Plus One. Banyak perusahaan China memindahkan sebagian produksi ke Indonesia untuk menghindari bea masuk tinggi di Amerika Serikat (Trump Tariff) hingga 47 persen.
“Karena itu mereka memilih membuka pabrik di Indonesia,” ujar Esti.
Penyewa kini juga lebih memilih kontrak jangka menengah 3–5 tahun demi mempercepat time-to-market dan menekan investasi awal.
Ketersediaan pabrik siap pakai masih menjadi kendala besar. Dari total pasokan gudang dan pabrik sewa di Jabodetabek yang mencapai 2,5 juta meter persegi, lebih dari 90 persennya hanyalah gudang distribusi. Konversi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ke pabrik multifungsi dinilai mendesak untuk menutup gap permintaan.
Hambatan lain datang dari keterbatasan utilitas, khususnya pasokan gas di kawasan industri baru, serta birokrasi yang dinilai masih menghambat investor.
“Regulasinya ada, tetapi pelaksanaannya berbelit. Ini yang harus dibenahi jika ingin mengejar investasi,” tegas Esti.
Rekomendasi: Insentif Lebih Tepat Sasaran
Leads Property Services Indonesia mendorong pemerintah memperkuat kebijakan fiskal dan perizinan, di antaranya:
- Stimulus pajak yang lebih variatif, tidak hanya PPN DTP tetapi juga BPHTB
- Kepastian perizinan dengan batas waktu clear 3–6 bulan
- Prioritas insentif bagi investor asing yang memproduksi untuk pasar domestik serta berkomitmen pada TKDN tinggi
Esti menegaskan, investor yang masuk untuk memenuhi pasar dalam negeri jauh lebih kokoh dibandingkan yang hanya memanfaatkan Indonesia sebagai basis ekspor.
Proyeksi properti 2026 akan menjadi ujian besar bagi stabilitas ekonomi Indonesia. Masa depan sektor ini sangat bergantung pada pemulihan daya beli, perbaikan birokrasi, serta keberanian pengembang menangkap peluang di sektor industri dan logistik yang kini menjadi motor pertumbuhan baru. (***)
