139 Ribu Lebih Rumah Rusak Akibat Bencana Alam Sumatra, Prabowo Percepat Bangun Rumah Instan

Konstruksi Media – Presiden Prabowo Subianto mempercepat pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak bencana. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025), yang secara khusus membahas perkembangan pendataan kerusakan rumah serta kesiapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di sejumlah daerah.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melaporkan bahwa hingga Minggu, 14 Desember 2025 pukul 17.00 WIB, total rumah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mencapai 139.485 unit.

Rinciannya, Aceh mencatat 100.569 unit rumah terdampak, Sumatera Utara 29.766 unit, dan Sumatera Barat 9.150 unit, dengan kategori rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, hingga hanyut.

“Jadi total Bapak Presiden yang ringan, sedang, rusak berat, dan hanyut itu 139.485 unit, data per hari Minggu jam lima sore,” ujar menteri Ara.

Meski masih dalam masa tanggap darurat, Kementerian PKP bergerak cepat dengan melakukan survei lokasi sebagai langkah awal percepatan pembangunan hunian. Ara menyampaikan bahwa survei dilakukan bersama TNI, Polri, BNPB, dan pemerintah daerah, khususnya di wilayah Aceh yang terdampak paling besar.

Baca Juga : Lembah Anai Bakal Dibikin Flyover, Menteri PU Dody Hanggodo dan Andre Rosiade Tinjau Lokasi Kerusakan Banjir

“Sudah ada 30 lokasi yang kami survei Pak, 30 lokasi di Aceh, supaya prosesnya bisa cepat dan kita pilih mana yang bisa langsung jalan,” kata Ara di hadapan Presiden.

Selain Aceh, survei lokasi juga dilakukan di Sumatra Utara, meliputi Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan, serta di Sumatra Barat seperti Kota Padang, Tanah Datar, Padang Panjang, Kabupaten Agam, dan Pesisir Selatan.

Langkah ini bertujuan memastikan kesiapan lahan, akses infrastruktur, dan pola pembangunan yang sesuai dengan kondisi wilayah terdampak.

Bangun Rumah Instan

Dalam laporannya, Menteri Ara juga menegaskan kesiapan pembangunan hunian tetap melalui berbagai skema, termasuk Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) serta dukungan industri nasional. Tak hanya mengandalkan APBN, pemerintah juga menyiapkan pendanaan non-APBN untuk mempercepat realisasi.

“Saya laporkan, sudah siap 2.000 hunian tetap non-APBN. Tadi malam bertambah 500, pagi ini 100, jadi total 2.600 unit dan siap mulai bulan ini,” jelas Menteri Ara.

Lenih jauh, Menteri Ara meminta arahan Presiden Prabowo terkait koordinasi lintas kementerian agar pembangunan dapat segera dimulai dengan kepastian status lahan dan dukungan infrastruktur dasar.

“Kalau boleh, kami rapat dulu Pak, libatkan Menteri Hukum untuk status tanah, Menteri PU, Perhubungan, dan BNPB, supaya minggu ini kita sudah mulai membangun,” tuturnya.

Baca Juga :

Tembus 52 Titik Longsor, Satgas Kemanusiaan ITS Jangkau Desa Terisolasi Aceh