MTI Soroti Polemik Peremajaan Sarana KRL Commuter Line Jabodetabek
Impor kereta bekas terpaksa jadi solusi karena INKA tidak sanggup mengirim kereta baru tepat waktu.
Konstruksi Media – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai rencana pengadaan pembelian armada KRL bekas melalui impor yang dilakukan oleh PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) menuai polemik.
Pasalnya, pergantian 10-12 rangkaian kereta KCI wajib dilakukan untuk menjaga keselamatan dan kapasitas angkut eksisting agar 200.000 pelanggan tidak terlantar.
Ini belum menambah kapasitas yang mendesak diperlukan mengantisipasi lonjakan pengguna pasca Covid-19.
Ketua MTI Tory Darmantoro menuturkan bahwa impor kereta bekas terpaksa jadi solusi karena INKA tidak sanggup mengirim kereta baru tepat pada waktunya sesuai perjanjian pembelian yang sudah ditanda tangani.
Tentunya, polemik ini membuka kebutuhan adanya peta jalan (road map) pembangunan industri sarana kereta yang secara komprehensif melibatkan semua kementerian terkait. Yang sangat dibutuhkan untuk mendukung rencana pembangunan ribuan km sistem kereta di indonesia, baik itu MRT, LRT, komuter, maupun kereta cepat.
Untuk itu, MTI meminta Kementerian Koordinator harus segera mengambil tindakan dan mengambil konsensus seluruh kementerian terkait.
“Walaupun disebut telah mengantongi persetujuan dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN, pengajuan KCI untuk melakukan pembelian impor bekas untuk peremajaan armada KRL Commuter Line Jabodetabek yang sudah uzur masih belum mendapatkan persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan dan rekomendasi teknis dari Kementerian Perindustrian,” ujar Tory Darmantoro dalam keterangannya yang diterima Konstruksi Media, Sabtu, (11/3/2023).
Dikatakan olehnya, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan pengutamaan penggunaan produksi dalam negeri dinilai menjadi penyebabnya polemik tersebut.
Di sisi lain, lanjutnya, KCI juga merencanakan untuk pengadaan armada KRL baru dari produksi PT Industri Kereta Api (INKA) sebanyak 16 trainset, yang saat ini masih dalam tahap negosiasi dengan INKA.
Sebagaimana diketahui, penandatanganan kontrak pembelian rencananya dilakukan pada bulan ini (Maret 2023), namun demikian, armada baru tersebut direncanakan baru tersedia pada tahun 2025-2026.
Menurutnya, Bila penggantian armada KRL yang purna tugas tahun 2023 ini melalui impor KRL bekas tidak disetujui oleh Pemerintah, sedangkan armada baru dari INKA baru akan tersedia pada tahun 2025-2026, maka akan terjadi penurunan kapasitas angkut KRL Commuter Line yang signifikan selama beberapa tahun ke depan, yang sebagai akibatnya tak kurang dari ratusan ribu penumpang per hari berpotensi untuk tidak mendapatkan layanan KRL.
“Ini tidak saja akan mengganggu mobilitas masyarakat, namun juga menambah tingkat kemacetan serta berpotensi menjadi kerawanan sosial dan berdampak politis,” beber dia menambahkan.
“Polemik impor KRL bekas untuk KCI juga menunjukkan belum adanya kesepahaman kebijakan lintas sektor dalam pengadaan sarana kereta perkotaan,” tutupnya.
Baca Artikel Selanjutnya :
