Banyak RTLH di Tanah Datar, PUPR Jalankan Program Bedah Rumah
Konstruksi Media – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab)Tanah Datar mencanangkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang populer dikenal sebagai Bedah Rumah.
Hal itu disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Menurutnya, program tersebut merupakan ikhtiar mengurangi jumlah rumah tidak layak huni (RTLH).
“Program ini merupakan bentuk perhatian Pemerintah bagi masyarakat yang membutuhkan rumah, sekaligus mengurangi angka pengangguran di daerah-daerah. Tentunya kami berharap dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat dan nyaman,” ujar Basuki dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (9/7/2021).
- Komitmen WEGE pada ESG: Keberlanjutan dan Tata Kelola yang Kuat untuk Masa Depan
- Outlook 2025, Semen Merah Putih Inovasi Konstruksi Keberlanjutan
- WEGE Optimistis Capai Target 2024, Raih Kontrak Baru Rp 2,07 Triliun hingga Oktober 2024
Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Khalawi Abdul Hamid mengatakan, salah satu lokasi pelaksanaan Program BSPS adalah di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Program BSPS selain untuk meningkatkan kualitas RTLH menjadi hunian yang layak juga meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.
“Pada tahun 2020 lalu, Kabupaten Tanah Datar telah mendapatkan bantuan Program BSPS untuk peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 640 unit. Tahun ini kami juga sudah menerima usulan dari Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk mendapatkan program BSPS dengan jumlah rumah tidak layak huni sebanyak 12.439 unit yang tersebar pada 14 kecamatan dan 75 nagari. Jumlah sementara yang telah dialokasikan untuk Tahun 2021 adalah 25 unit yang tersebar di 3 kecamatan dan 3 nagari,” kata Khalawi.
“Kami juga terus mendorong Pemerintah Daerah untuk mengajukan proposal pembangunan BSPS dalam peningkatan kualitas RTLH khususnya di Kabupaten Tanah Datar melalui aplikasi Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU),” sambungnya.
Lebib lanjut Khalawi menjelaskan, aplikasi SIBARU merupakan sebuah aplikasi yang dibangun sebagai upaya Direktorat Jenderal Perumahan untuk menyediakan sistem informasi bantuan perumahan yang terpadu, dan berfungsi untuk mengelola program bantuan perumahan mulai dari proses pengusulan, pembangunan, hingga pemanfaatan.
“Dengan aplikasi SIBARU ini diharapkan pengusulan bantuan perumahan dalam penggunaan dana APBN dapat fokus dan tepat sasaran, serta memiliki manfaat ekonomi, memberi manfaat untuk rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ungkapnya.
Bupati Tanah Datar Eka Putra saat melakukan pertemuan dengan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sumatera III Kementerian PUPR di Pekanbaru, Riau mengatakan, kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sangat terbatas.
“Kami berterimakasih kepada pemerintah pusat yang telah memungkinkan terlaksananya program ini melalui Kementerian PUPR. Kami juga mengusulkan penambahan alokasi program kegiatan rehabilitasi RTLH tahun 2021 di Kabupaten Tanah Datar,” tandas Eka.***